Sebuah langkah besar diambil untuk memastikan jaminan kesehatan warga Bantul benar-benar jatuh ke tangan yang berhak. Selasa (3/3), Aula Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II menjadi saksi kolaborasi strategis dalam agenda Penguatan Data dan Penataan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.
Hadir membuka acara, Kepala Dinas Sosial Bantul, Sukrisna Dwi Susanta, menekankan bahwa sinkronisasi data adalah harga mati. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Bantul, Muhammad Subhan, membedah urgensi transparansi status kepesertaan JKN-PBI agar setiap warga mendapatkan hak layanan kesehatan tanpa hambatan administratif.
Tak kalah krusial, Kepala BPS Kabupaten Bantul, Dedi Cahyono, memaparkan strategi Kolaborasi Penyempurnaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Baginya, data kondisi sosial ekonomi penduduk yang mutakhir adalah prasyarat mutlak. Di hadapan para operator Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kalurahan se-Bantul, Dedi juga menyelipkan misi besar: sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Para operator kalurahan ini adalah "penjaga gerbang" data di akar rumput. Melalui tangan mereka, verifikasi dan validasi dilakukan agar potret kesejahteraan dan aktivitas ekonomi warga terekam secara presisi.
Sinergi lintas instansi ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan komitmen nyata untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih akuntabel. Karena pada akhirnya, kesejahteraan sejati bermula dari data yang jujur dan terjaga.
📌 Ingin membedah data Bantul lebih dalam?
Hubungi Mbak LANTIK di 0821-7000-3402, jelajahi 🌐 bantulkab.bps.go.id, atau silakan berkunjung ke kantor BPS Kabupaten Bantul.
Datang dengan pertanyaan, pulang dengan pemahaman.